Penekanan pada garis kemiskinan versi Bank Dunia adalah untuk keperluan komparabilitas global, bukan untuk pengambilan kebijakan nasional secara langsung. Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, menyoroti pentingnya memaknai angka garis kemiskinan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesimpulan yang salah dalam konteks nasional. Bank Dunia menggunakan pendekatan purchasing power parity (PPP) untuk menyamakan daya beli antarnegara, sementara Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan cost of basic needs (CBN) yang lebih sesuai dengan karakteristik konsumsi di Indonesia. Data BPS tidak hanya memperhitungkan kebutuhan makanan, tapi juga kebutuhan non-makanan seperti pendidikan dan perumahan.
Perbedaan tujuan dan metodologi ini menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam hasil. Menurut BPS, tingkat kemiskinan nasional pada September 2024 sebesar 8,57 persen atau sekitar 24 juta jiwa, sementara menurut Bank Dunia dengan garis kemiskinan 6,85 dolar AS PPP per kapita per hari, sekitar 60,3 persen penduduk Indonesia dianggap hidup di bawah standar kemiskinan menengah atas. Revisi garis kemiskinan Bank Dunia yang mengadopsi PPP 2021 memperbarui data harga dan garis kemiskinan nasional untuk memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap tingkat kemiskinan global.
Meskipun revisi ini penting untuk mencerminkan realitas daya beli yang lebih mutakhir, Josua menilai bahwa evaluasi terhadap standar garis kemiskinan nasional tetap relevan. Metodologi BPS yang berbasis data aktual dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di setiap provinsi dengan lebih baik. Selain itu, menaikkan garis kemiskinan secara drastis ke tingkat global dapat menggandakan jumlah penduduk miskin secara statistik tanpa jaminan efektivitas intervensi yang proporsional. Evaluasi perlu dilakukan secara periodik untuk menyelaraskan dengan inflasi dan perubahan pola konsumsi masyarakat serta mengidentifikasi kelompok rentan miskin dan hampir miskin.
