Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia dalam kesepakatan transfer data ke Amerika Serikat (AS). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data-data tersebut aman dan tidak disalahgunakan. Meskipun telah ada platform asal AS yang mengelola data pribadi masyarakat Indonesia, pemerintah berusaha untuk menjaga keamanan dan melindungi data tersebut. Prasetyo juga membantah isu yang beredar di masyarakat terkait transfer data ini, menyebut bahwa pemaknaan yang salah bahwa pemerintah akan menyerahkan data-data pribadi ke pihak asing tidak benar.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah membicarakan penurunan tarif dagang RI-AS yang berujung pada penurunan tarif dagang dari 32 persen menjadi 19 persen untuk produk Tanah Air. Dalam konteks pemberian akses data pribadi warga Indonesia kepada AS, Prasetyo menjelaskan bahwa kesepakatan ini harus didasari oleh pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur bagi tata kelola lalu lintas data pribadi antar-negara. Prinsip know your customer (KYC) juga menjadi pertimbangan dalam pemberian akses data, dengan penegakan keamanan data melalui mekanisme seperti OTP (on-time password) dan protokol kuat untuk melindungi data dalam transaksi.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawasi serta melindungi data pribadi masyarakat Indonesia dalam kerangka yang secure, reliable, dan mematuhi aturan data governance. Artinya, penggunaan data ini dilakukan dengan berhati-hati dan sesuai dengan peraturan hukum nasional tentang perlindungan data pribadi. Prasetyo menegaskan bahwa dalam kerjasama dengan AS, pemerintah Indonesia berupaya untuk menjaga data pelanggan agar tidak disalahgunakan. Airlangga juga menambahkan bahwa data mining atau pemanfaatan AI untuk mengelola data dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini untuk memastikan bahwa data pribadi masyarakat Indonesia tetap aman dan terlindungi.
