Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Abdul Fikri Faqih, memastikan pembangunan daerah tetap berjalan meskipun anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dipotong sebesar Rp269 triliun dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dia menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan dana sebesar Rp1.376,9 triliun melalui program-program prioritas yang akan langsung memberikan dampak kepada masyarakat.
Menurut Abdul Fikri, dana pembangunan sekarang dialokasikan ke program strategis yang dikelola oleh kementerian dan lembaga di pusat untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Beberapa program prioritas yang disebutkan termasuk Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, bantuan jaminan kesehatan, Program Makan Bergizi Gratis, dan Dana Pembangunan Sekolah Rakyat.
Selain itu, sektor infrastruktur dan pemerataan juga mendapat perhatian, dengan dana yang dialokasikan untuk Preservasi Jalan dan Jembatan, Perumahan, serta Bendungan dan Irigasi. Tujuan dari program-program ini adalah agar masyarakat tidak merasakan dampak langsung dari penurunan anggaran TKD, sambil memastikan pemerataan yang lebih adil.
Abdul Fikri juga mendorong pemerintah daerah untuk mengelola fiskal dengan bijak, dengan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. Dia menyarankan agar Pemda mencari informasi detail mengenai program kementerian dan lembaga yang dapat diakses oleh masyarakat di daerah. Langkah ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan PAD tanpa harus membebani masyarakat dengan pajak atau retribusi.
