Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk turut serta dalam proses transformasi BUMD Bank Aceh Syariah (BAS) menjadi bank devisa guna mendukung pengembangan iklim investasi. Dalam sebuah acara di Banda Aceh, Fadhlullah menyatakan harapannya agar OJK dapat bekerja sama dengan pemerintah Aceh untuk saling melengkapi. Ia menekankan bahwa saat ini perekonomian Aceh sangat bergantung pada dana otonomi khusus (Otsus) yang akan berakhir pada tahun 2027. Oleh karena itu, Fadhlullah berharap adanya sumber dana lain yang dapat membantu Aceh.
Salah satu potensi sumber dana yang Fadhlullah tinjau adalah dana dalam rekening masyarakat Aceh yang menjadi korban tsunami. Banyak simpanan masyarakat yang lenyap pasca tsunami dan belum dapat dikembalikan hingga saat ini. Ia juga berharap agar OJK dapat membantu mengembalikan simpanan tersebut kepada Pemerintah Aceh melalui Baitul Mal Aceh untuk pengembangan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat miskin. Wakil Gubernur Aceh menegaskan perlunya bantuan dari pemerintah pusat, termasuk OJK, untuk membantu Aceh yang telah berperan penting sejak masa penjajahan hingga kemerdekaan Republik Indonesia.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Raen, menyambut baik permintaan Fadhlullah dan menyatakan siap membantu Aceh sesuai kapasitasnya. Ia juga menyarankan agar perbankan di Aceh yang menerapkan sistem syariah juga mengadopsi konsep Aceh Incorporated untuk memajukan perekonomian daerah. Konsep ini mengusung aliansi strategis antara sektor pemerintah, masyarakat, perbankan, dan sumber investasi lainnya. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan Aceh dapat lebih maju dalam pengembangan ekonomi dan investasi.
