Belakangan ini, gelombang demonstrasi di Indonesia telah menghasilkan konsekuensi serius. Beberapa partai politik telah mengambil tindakan keras dengan menonaktifkan lima anggota DPR RI yang dianggap melakukan pernyataan atau tindakan yang menyinggung rakyat. Keputusan ini diumumkan setelah Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan strategis dengan pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan Jakarta.
Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa partai politik telah mengambil langkah konkret dengan mencabut keanggotaan, mengurangi tunjangan, dan memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri bagi anggota dewan yang melakukan kesalahan. Daftar lima anggota DPR yang dinonaktifkan mencakup Ahmad Sahroni dari Partai NasDem, Nafa Urbach dari Partai NasDem, Eko Patrio dari Partai Amanat Nasional, Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional, dan Adies Kadir dari Partai Golkar.
Tindakan tegas ini diharapkan dapat menenangkan keresahan masyarakat dan memperkuat komitmen wakil rakyat dalam merespons aspirasi masyarakat. Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya kebebasan berpendapat sesuai dengan undang-undang dan instrumen internasional yang berlaku, selama disampaikan secara damai. Melalui langkah ini, diharapkan suasana politik di Indonesia bisa menjadi lebih stabil dan responsif terhadap kepentingan rakyat.
