Pimpinan DPR telah menerima dan merespons kekhawatiran dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka telah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, yang telah setuju untuk bertemu dengan mereka besok. Meskipun belum pasti siapa di pemerintah yang akan menerima mereka, DPR menjamin akan melakukan tinjauan komprehensif terkait tunjangan dan transparansi institusi sebagai bagian dari agenda “17 + 8”. Besok, pemimpin fraksi akan bertemu untuk menyelaraskan posisi dan mencapai konsensus.
DPR juga telah meminta Sekretariat Jenderal untuk memberhentikan fasilitas parlementer bagi anggota yang dihentikan, termasuk gaji dan manfaat lainnya. Mereka menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset terhubung dengan beberapa undang-undang lain dan harus dihindari tumpang tindih. Pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset akan dilanjutkan setelah revisi terhadap Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai.
KUHAP masih terbuka untuk masukan publik, namun DPR telah meminta Komisi III untuk menghormati batas waktu yang telah ditentukan. Mereka berharap RUU KUHAP dapat diselesaikan sebelum akhir sesi ini agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset dapat dilanjutkan tanpa hambatan.
Ketua DPR, Puan Maharani, akan memimpin reformasi komprehensif di DPR untuk membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Ini merupakan tekad bersama dari seluruh anggota untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menjadikannya dasar evaluasi yang berkelanjutan.
