Bangunan rumah tempat tinggal memiliki efek yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, sektor perumahan memiliki efek berganda sebesar 1,9 poin terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti investasi tambahan sektor perumahan dapat menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar. Pembangunan rumah tidak hanya penting untuk menyediakan hunian yang layak, tetapi juga berdampak positif pada industri bahan bangunan, furnitur, dan jasa konstruksi. Program perumahan dianggap sebagai salah satu motor penggerak ekonomi yang efektif.
Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 menunjukkan adanya penurunan backlog perumahan menjadi 9,6 juta rumah tangga. Hal ini menandakan bahwa program perumahan pemerintah mulai memberikan hasil yang nyata. Amalia juga menekankan pentingnya pemanfaatan data BPS untuk menyusun kebijakan perumahan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam mengidentifikasi masyarakat yang masih belum memiliki rumah.
Di Jawa Barat, masih terdapat jutaan rumah tangga yang belum memiliki hunian layak. Meskipun demikian, ekonomi Jawa Barat menunjukkan pertumbuhan yang positif, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Provinsi ini juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Tingkat kemiskinan di Jawa Barat juga mengalami penurunan, menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di daerah ini telah memberikan hasil yang baik.
Dalam situasi seperti ini, program perumahan dianggap sebagai faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu, pemanfaatan data secara efektif juga menjadi kunci dalam menyusun kebijakan yang tepat guna untuk mencapai tujuan tersebut. Bahkan, peran Jawa Barat sebagai provinsi yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, serta penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan, menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mendorong sektor perumahan telah memberikan hasil yang memuaskan.