Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani mengatakan perekonomian Indonesia harus tumbuh di kisaran 6 hingga 7 persen untuk dapat mencapai target negara berpendapatan tinggi (high income country) atau negara maju pada 2045.
Adapun saat ini perekonomian Indonesia cenderung tumbuh di kisaran 5 persen. Untuk itu, diperlukan pelaksanaan reformasi struktural karena dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat dunia.
“Reformasi struktural memang perlu kerja keras. Peningkatan pertumbuhan sebesar 1 hingga 2 persen benar-benar memerlukan reformasi struktural,” kata Sri Mulyani dalam Public Lecture Indonesia Project and The Australian National University (ANU) di Canberra, Australia, seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Namun demikian, kata dia, banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai target tersebut, mulai dari terjadinya krisis keuangan global, inflasi tinggi, geopolitik, hingga perubahan iklim.
Maka dari itu untuk mencapai pertumbuhan 6 hingga 7 persen diperlukan pula kombinasi kebijakan fiskal, sehingga tidak boleh hanya berasal dari sumber daya pemerintah. Pasalnya, Indonesia tidak bisa memiliki pertumbuhan yang tinggi tetapi dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang juga tinggi.
“Ini tidak akan berkelanjutan. Mungkin baik-baik saja dalam jangka pendek, namun tidak baik dalam jangka menengah,” ucap dia.
Hingga saat ini, Menkeu menuturkan, APBN telah berperan penting sebagai peredam kejut (shock absorber), menjaga stabilitas nasional, hingga mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang solid.
Ke depan, APBN akan terus hadir melindungi masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi, terutama dalam merespons berbagai ketidakpastian perekonomian global. Dengan begitu, APBN tetap digunakan untuk memberikan layanan dasar, seperti imunisasi dan vaksinasi kepada seluruh anak di Indonesia hingga daerah terpencil.
Ia menegaskan, pemerintah akan terus melanjutkan komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui anggaran pendidikan yang dialokasikan minimal 20 persen dari APBN. Selain itu, APBN juga membantu masyarakat yang paling rentan agar tidak terdampak berbagai guncangan melalui jaring pengaman sosial.
Di sisi lain, kebutuhan membangun infrastruktur juga menjadi sangat penting untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju. Untuk mendukung hal tersebut, kombinasi kebijakan fiskal dan keterlibatan sektor swasta menjadi penting untuk dilakukan.
“Beberapa infrastruktur dapat dibangun oleh sektor swasta. Jadi benar-benar harus menjalin kemitraan antara pemerintah dengan swasta,” ujar Menkeu.
Oleh karena itu, lanjut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut, alat fiskal kini juga mengembangkan instrumen untuk mengurangi risiko atau memberikan jaminan bagi sektor swasta untuk terlibat, namun tetap dengan meminimalkan risiko moral (moral hazard).
