Pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menegaskan bahwa penganugerahan pangkat istimewa TNI kepada Prabowo Subianto sesuai dengan UU yang berlaku saat ini, yaitu UU No. 20 tahun 2009. Menurut Khairul, penganugerahan tersebut seharusnya sudah dilakukan dua tahun yang lalu.
Khairul menjelaskan bahwa dalam UU tersebut terdapat istilah pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa, bukan “kenaikan pangkat kehormatan” seperti yang salah disebutkan dalam beberapa pemberitaan. Prabowo, yang memiliki empat tanda kehormatan bintang militer utama, layak untuk menerima pangkat istimewa sebagai Jenderal bintang 4 atau jenderal penuh.
Penganugerahan empat tanda kehormatan bintang militer utama kepada Prabowo menjadi dasar yang cukup untuk memberikan pangkat istimewa sesuai dengan UU No. 20 tahun 2009. Khairul berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk meragukan kelayakan penganugerahan pangkat istimewa ini, mengingat jasa dan pengorbanan Prabowo untuk TNI dan negara.
Meskipun Prabowo akan menduduki posisi sebagai presiden, sebagai seorang dengan latar belakang militer, pangkat bintang 4 akan membuatnya menjadi panglima tertinggi TNI yang lebih sempurna. Sehingga, dengan mempertimbangkan ketentuan perundangan yang berlaku, Prabowo memiliki hak dan telah memenuhi syarat untuk menerima pangkat istimewa tersebut.
