Dalam artikel yang berkaitan dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRRR) pada level 6,00 persen, seorang ekonom mengungkapkan bahwa hal ini akan berdampak pada menurunnya daya konsumsi masyarakat. Kenaikan suku bunga BI menyebabkan meningkatnya suku bunga pada kredit konsumsi, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan kredit kendaraan motor. Hal ini akan melemahkan penjualan perumahan dan kendaraan bermotor serta mendorong masyarakat untuk menahan diri dalam belanja barang-barang konsumtif.
Keputusan peningkatan suku bunga acuan BI sebesar 0,25 basis poin (bps) ke level 6,00 persen dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai respons terhadap melemahnya nilai tukar rupiah dan ketidakpastian global yang masih berlanjut. Selain mempengaruhi kredit konsumsi, keputusan ini juga berdampak pada sektor usaha produktif karena tingginya suku bunga akan mempengaruhi fasilitas pembiayaan kredit modal kerja dan kredit investasi, yang berpotensi menghambat ekspansi para pelaku usaha. Pelaku usaha cenderung mengkompensasi biaya suku bunga yang tinggi dengan menaikkan harga jual produknya, sehingga berimbas pada konsumen akhir. Namun, tidak semua segmen konsumsi siap menanggung biaya bunga yang meningkat sehingga konsumen pun juga dihadapkan pada situasi menahan pembelian barang atau harus mengurangi pembelian barang-barang lainnya.
Proyeksi ekonom mengindikasikan bahwa tingginya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) masih akan berlanjut dalam beberapa bulan ke depan karena melemahnya nilai tukar rupiah dan ketidakpastian global yang masih ada. Pada penutupan perdagangan terakhir, mata uang rupiah melemah sebesar 58 poin atau 0,36 persen menjadi Rp15.873 per dolar AS. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan bahwa depresiasi nilai tukar rupiah saat ini relatif lebih baik daripada depresiasi mata uang beberapa negara lain di kawasan Asia dan global. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dan mempercepat upaya pendalaman pasar uang rupiah dan pasar valuta asing, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah, perbankan, dan dunia usaha dalam pengimplementasian instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).
