Pj. Gubernur: Indeks Pembangunan Manusia (IPH) Sulawesi Tenggara di Posisi Terendah Nasional pada Minggu Keempat Mei 2024

Pada minggu ke-4 bulan Mei ini,  IPH Sultra berada pada angka -2,25 atau kembali menjadi yang terendah secara nasional, Kendari – Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto menyebutkan, pada minggu IV Mei 2024, angka Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Sultra terendah secara nasional. “Pada minggu ke-4 bulan Mei ini,  IPH Sultra berada pada angka -2,25 atau kembali menjadi yang terendah secara nasional,” ujar Andap, dalam rilis yang terima, Selasa. Sebelumnya, kata Pj.Gubernur, data pada minggu pertama Mei 2024 menunjukkan angka IPH Provinsi Sultra menurun signifikan, yaitu deflasi -1,62, pada minggu kedua turun menjadi -1,74, selanjutnya pada minggu ketiga kembali turun menjadi -2,12, terakhir IPH Provinsi Sultra kembali turun menjadi -2,25 pada minggu keempat Mei. “Angka IPH terendah secara nasional ini menjadi yang keempat secara berturut-turut, hal ini menandakan bahwa perkembangan harga di Provinsi Sultra relatif stabil dan terkendali di bulan Mei 2024,” ujar Pj Gubernur. Provinsi Sultra mendapat apresiasi dari Irjen yang juga Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir atas kinerja dan upaya yang telah dilaksanakan untuk mengendalikan angka inflasi dan IPH di Sultra. “Ini sesuatu hal yang positif dilakukan oleh Pj Gubernur, Beliau (Pak Andap) mampu mengendalikan angka inflasi dan IPH sehingga tetap terjaga dan terkendali selama 4 (empat) minggu berturut-turut. Hal ini tentu dapat menjadi contoh bagi Pj lainnya,” kata Tomsi Tohir pada Rakor Pengendalian Inflasi. Dalam kesempatan itu, Tomsi berpesan kepada para kepala daerah untuk membuat perencanaan kegiatan jangka panjang yang diawali dengan identifikasi permasalahan kenaikan harga maupun kendala dalam distribusinya. “Bagi para kepala daerah agar mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan kenaikan harga maupun dalam pendistribusiannya. Setelah itu, buat perencanaan kegiatan jangka panjang,” tegasnya. Selanjutnya, Pj Gubernur mengungkapkan 3 (tiga) komoditas penyumbang angka IPH di Sultra yakni beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras. “Kita akan intens menyikapi fenomena deflasi ini, jangan sampai berpengaruh terhadap produsen. Kita akan pantau terus harga di lapangan,” kata Andap. Dalam keterangannya, Andap menjelaskan IPH tertinggi minggu keempat di Sultra terjadi di Kabupaten Muna Barat sebesar 0,96 sedangkan Kabupaten dengan IPH terendah berada di Kabupaten Muna yang alami deflasi sebesar -4,49 yang disebabkan penurunan harga beras, daging ayam ras, dan daging sapi. Selain itu, Pj Gubernur juga menyampaikan mengenai kesiapan para bupati/wali kota dan kepala perangkat daerah mengingat prakiraan BMKG bahwa Sultra sebagai salah satu provinsi yang akan menghadapi kekeringan pada 2024 sebagaimana surat edaran yang dikeluarkan oleh BMKG RI. “Kita harus waspada dan perlu melakukan langkah sejak dini menyikapi info kekeringan tahun 2024 dari BMKG dengan memitigasi risikonya agar tidak terjadi lonjakan harga pada pangan yang berimbas pada angka inflasi. Isu pangan akan menjadi hal yang sangat strategis dan fundamental. Perlu diinformasikan juga kepada masyarakat bahwa saat ini Pemprov Sultra memiliki stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa beras sebanyak 183,82 ton yang akan digunakan ketika kondisi darurat, di mana pada tahun ini akan ada penambahan CPP Provinsi sebanyak 88 ton.