Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut realisasi anggaran tahun 2023 mencapai 98,57 persen atau Rp238,07 miliar dari pagu anggaran yang ditetapkan Rp241,52 miliar.
“Realisasi anggaran pada 2023, kita bisa menyerap sampai 98,57 persen dari Rp238 miliar yang sebelumnya tentu dari pagunya sendiri Rp241 miliar,” ujar Erick dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN di Jakarta, Jumat.
Erick mengatakan, realisasi anggaran tahun 2024 per 3 Juni baru mencapai Rp99,68 miliar atau 35,06 persen dari pagu anggaran yang sudah disesuaikan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp284,4 miliar dari sebelumnya Rp308 miliar.
“Kita coba di tahun 2024 ini, kita akan bisa menjaga konsistensi daripada serapan. Tentu 98-99 persen lebih yang bisa kita lakukan,” kata Erick.
Sementara itu, Erick menyebut, pada tahun anggaran 2025 Pagu Indikatif Kementerian BUMN mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas pada 5 April 2024, Pagu Indikatif Kementerian BUMN 2025 ditetapkan sebesar Rp277 miliar, yang terbagi dalam Program Dukungan Manajemen sebesar Rp197 miliar dan Program Pengembangan Pengawasan BUMN sebesar Rp80 miliar.
Pagu Indikatif tersebut lebih rendah 16 persen dari usulan awal Kementerian BUMN sebesar Rp328 miliar, serta lebih rendah 10 persen dari Pagu Anggaran 2024 sebesar Rp308 miliar.
Dalam rangka mendukung tercapainya peningkatan kontribusi BUMN kepada negara dan masyarakat, dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp66 miliar sehingga total anggaran Kementerian BUMN 2025 menjadi Rp344 miliar.
Sementara itu, target dividen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 tercapai sebesar Rp81 triliun dan target dividen tahun anggaran 2024 dan 2025 diusulkan meningkat.
“Karena itu terima kepada Komisi VI yang bisa mendorong ada penambahan kurang lebih Rp66 miliar yang bisa kita dapatkan, sehingga pagu indikatif yang kita harapkan pada 2025 itu di angka Rp344 miliar,” ucap Erick.
