Pemkab Kudus melalui pimpinannya harus mengejar agar penyerapan anggaran juga besar. Salah satunya dengan memastikan program-program kegiatan yang direncanakan apakah sudah terlaksana semua atau belum. Legislator meminta Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menggenjot penyerapan APBD 2024 karena hingga kini penyerapannya masih tergolong rendah di saat sudah memasuki bulan kesembilan.
“Pemkab Kudus melalui pimpinannya harus mengejar agar penyerapan anggaran juga besar. Salah satunya dengan memastikan program-program kegiatan yang direncanakan apakah sudah terlaksana semua atau belum,” kata Ketua DPRD Kudus Masan ditemui usai rapat pembentukan fraksi-fraksi DPRD Kudus masa jabatan 2024-2029 di ruang rapat paripurna DPRD Kudus, Jumat.
Apalagi, kata dia, DPRD Kudus juga sudah tepat waktu dalam melakukan pengesahan APBD 2024 pada November 2023.
Seharusnya, imbuh dia, pekerjaan bisa dilaksanakan pada awal 2024. Kalaupun terkendala musim hujan, maka bisa dilaksanakan pada Maret atau April 2024.
Terkait upaya percepatan penyerapan anggaran, dia mengakui diajak keliling Penjabat Bupati Kudus M Hasan Chabibie meninjau sejumlah pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kudus, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kudus, dan RSUD Loekmono Hadi Kudus.
Ia berharap pekerjaan bisa dikerjakan secepatnya, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara cepat.
“Jika hingga pekan ini masih belum maksimal, tentu manfaatnya juga tertunda dirasakan,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) juga harus ada kesamaan tujuan, terutama OPD yang terlibat dalam tim teknis dari setiap program kegiatan yang dijadwalkan oleh OPD.
Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus, penyerapan APBD tahun 2024 selama periode Januari-Agustus 2024 di semua organisasi perangkat daerah (OPD) mencapai 54,01 persen atau Rp1,35 triliun dari total anggaran Rp2,51 triliun.
Dari 63 OPD, penyerapan anggaran tertinggi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencapai 85 persen atau Rp33,68 miliar dari alokasi anggaran Rp39,41 miliar. Sedangkan terendah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baru 17,87 persen atau Rp24,37 miliar dari alokasi anggaran sebesar Rp136,42 miliar.
OPD dengan anggaran cukup besar, seperti Dinas Pendidikan dan Olahraga dengan anggaran sebesar Rp640,1 miliar penyerapannya baru 48 persen atau Rp313,62 miliar, sedangkan RSUD Loekmono Hadi dengan anggaran Rp320,28 miliar realisasi penyerapannya baru Rp170,3 miliar atau 53,17 persen.
