Ketuntasan inovasi teknologi global, didorong oleh privatisasi dan meningkatnya rivalitas geopolitik di sektor antariksa, menekankan pentingnya kemandirian antariksa bagi Indonesia. Mewujudkan Kemandirian Antariksa merupakan kebutuhan strategis dalam menghadapi kompetisi global yang semakin ketat. Diskusi publik “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI Depok membahas kompleksitas dan urgensi agenda antariksa nasional di era modern.
Prof. Semiarto Aji Sumiarto membuka diskusi dengan menekankan bahwa kemandirian antariksa bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia dalam persaingan global yang semakin sengit. Vahd Nabyl Achmad Mulachela, S.IP., M.A. yang memandu diskusi, menyoroti pentingnya penguasaan teknologi antariksa bagi kedaulatan dan daya saing bangsa.
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim menegaskan bahwa ruang antariksa merupakan domain strategis dengan implikasi langsung terhadap pertahanan, ekonomi, dan kedaulatan nasional. Ia mengusulkan revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai langkah penting dalam menghadapi rivalitas global.
Dari perspektif Asosiasi Antariksa Indonesia, Anggarini S., M.B.A., menyoroti ketergantungan Indonesia pada negara lain untuk akses teknologi antariksa. Diperlukan pembangunan ekosistem antariksa nasional yang utuh untuk menghadapi persaingan global. Dr. Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, menekankan bahwa Indonesia harus membangun kapasitas teknologi, sumber daya manusia, dan regulasi sendiri untuk mencapai kemandirian antariksa.
Yusuf Suryanto, S.T., M.Sc., Direktur Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa di Kementerian PPN/Bappenas, menekankan bahwa kemandirian antariksa membutuhkan kerangka pembiayaan yang kuat. Fredy B.L. Tobing, Guru Besar FISIP UI, menegaskan bahwa Indonesia harus meningkatkan kapasitas teknologi dan peluncuran antariksa untuk menghindari ketergantungan pada negara lain.
Perspektif kritis Asra Virgianita, Ph.D., menggarisbawahi pentingnya intervensi negara untuk memastikan pembangunan antariksa yang berpihak pada keadilan. Diskusi juga mempertanyakan kurangnya dukungan politik dan konsistensi kebijakan anggaran untuk pengembangan antariksa. Dr. Dave Laksono menyadari rendahnya political will pemerintah dan kesadaran publik terhadap pentingnya antariksa. Arif Nur Hakim juga menyatakan bahwa Indonesia belum sepenuhnya siap dalam pembangunan bandar antariksa.
Hasil diskusi menekankan pentingnya Indonesia untuk membangun strategi kemandirian antariksa yang terpadu dan berkelanjutan. Revitalisasi kelembagaan dan kerjasama lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan kemandirian antariksa bagi Indonesia.
Sumber: Kemandirian Antariksa Sebagai Pilar Kedaulatan: Urgensi RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Persaingan Global
Sumber: Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia Di Tengah Rivalitas Global
