Pemerintah Vietnam telah memerintahkan seluruh perusahaan penyedia layanan telekomunikasi dan internet di negara tersebut untuk membatasi akses terhadap aplikasi media sosial, Telegram. Perintah tersebut dikeluarkan oleh Departemen Telekomunikasi Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam, yang juga meminta kepada perusahaan telekomunikasi tersebut untuk melaporkan perkembangan pembatasan sebelum tanggal 2 Juni mendatang. Langkah ini didasarkan pada rekomendasi Departemen Keamanan Siber dan Pencegahan Kejahatan Teknologi Tinggi dari Kementerian Keamanan Publik yang menemukan pelanggaran serius terhadap aplikasi Telegram.
Wakil Direktur Departemen Telekomunikasi Vietnam, Nguyen Anh Cuong, mengungkapkan bahwa seluruh perusahaan telekomunikasi diwajibkan untuk membatasi akses Telegram agar tidak beroperasi di Vietnam. Menurut Kementerian Keamanan Publik, sebanyak 68 persen dari total 9.600 saluran grup Telegram di Vietnam diduga terlibat dalam aktivitas yang berbahaya atau ilegal. Vietnam menyebut kebanyakan saluran di Telegram tersebut dijalankan oleh kelompok anti-pemerintah untuk menyebarkan propaganda, menjual narkoba, atau merencanakan aksi terorisme.
Telegram juga telah mengkonfirmasi aksi pembatasan tersebut dan mengaku sedang memproses permintaan dari Otoritas Telekomunikasi Vietnam. Para pengguna aplikasi Telegram di Vietnam terbagi dalam menyikapi kebijakan larangan pembatasan yang diberlakukan pemerintah. Ada yang mendukung langkah ini untuk menanggulangi kejahatan dunia maya, sementara yang lain khawatir akan gangguan terhadap pekerjaan dan komunikasi digital mereka. Situasi ini menciptakan ketegangan antara pemerintah Vietnam dan sebagian besar pengguna aplikasi Telegram di negara tersebut.
